Rabu lalu (17/03), Pusat Inovasi UMKM - BPPT mengadakan acara FGD (Forum Group Discussion) dengan tema diskusi “Pengembangan Kawasan Alih Daya (Outsourching) di Jababeka”.

Diskusi ini dihadiri oleh : Deputi Bidang Pengkajian Kebijakan Teknologi BPPT, Direktur PKPDS PKT BPPT, Perwakilan Kementrian Koordinasi Perekonomian, Perwakilan Kementrian Negara Riset dan Teknologi, Perwakilan Kementrian Perindustrian, Perwakilan Kementrian Koperasi dan UKM, Perwakilan Kementrian Pemuda dan Olah Raga, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Bappeda Kabupaten Bekasi, Disperindag Kabupaten Bekasi, Disperindag Kabupaten Karawang, Kadin Pusat, Kadin Bekasi, Kadin Karawang, Jababeka, BPPT (PKPDS, PTM, BIT)

Yang dimaksud dengan Kawasan Ali Daya (outsourcing) adalah tempat dalam Kawasan Industri yang disediakan untuk perusahaan-perusahaan yang memproduksi barang/jasa untuk keperluan industri di sekitarnya atau yang berorientasi ekspor.

Outsourcing is subcontracting a process, such as product design or manufacturing, to a third-party company. The decision to outsource is often made in the interest of lowering cost or making better use of time and energy costs, redirecting or conserving energy at the competencies of a particular business, or to make more efficient use of land, labor, capital, (information) technology and resources (Wikipedia).

Dalam hal ini Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan melalui Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri yang antara lain memuat tentang kewajiban bagi kawasan memberikan tempat usaha bagi UKM didalam Kawasan Industri.

Pihak Jababeka dalam beberapa kesempatan telah menyampaikan keinginan agar UKM dapat menjadi vendor produk atau bahan baku bagi industri industri yang berada dalam kawasan industri Jababeka. Selain itu saat ini telah ada 7 – 11 UKM yang menjadi vendor dari indutri di kawasan industri tersebut.

Hasil dari diskusi ini dapat disimpulkan bahwa pertama, Adanya penyamaan persepsi tentang Pendekatan pengembangan kawasan outsourcing sebagai cara efektif untuk meningkatkan kualitas keterkaitan di antara mata rantai–mata rantai produksi di dalam klaster/kawasan industri. Kedua, Adanya penyamaan persepsi dan dukungan para stakeholder tentang pentingnya UKM masuk dalam jaringan rantai nilai dari industri dalam kawasan industri. Dan Ketiga, Konfirmasi pada para stakeholder tentang lini usaha yang berpotensi untuk dapat dikaitkan pada usaha UKM. (ans)


Sumber : portal.pi-umkm.net