JAKARTA (Bisnis.com): Kementerian Koperasi dan UKM akan mengoptimalkan peranan gerakan koperasi untuk memperluas jangkauan dan penyauran kredit usaha rakyat (KUR) di samping tugas utama tetap dibebankan kepada 19 bank, termasuk 13 Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Gerakan koperasi tersebut adalah Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) maupun koperasi unit desa (KUD) yang mempunyai wilayah operasional lebih luas menyentuh pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) jika dibandingkan dengan perbankan BUMN.

Menteri Koperasi dan UKM Sjarifuddin Hasan, mengatakan sebelum personil gerakan koperasi dilibatkan dalam pelayanan akses KUR, khususnya debitor berpredikat pelaku usaha mikro dan kecil, akan dibekali dengan pelatihan.

”Ke depan, kami tidak hanya mengandalkan perbankan untuk mencari debitor, tetapi melibatkan gerakan koperasi yang umumnya beranggotakan pelaku usaha mikro dan kecil sebagai sasaran utama dari program KUR,” tandas Sjarifuddin Hasan.

Untuk lebih mengoptimalkan penggunaan dana oleh debitor, Kementerian Koperasi juga akan memberikan pelatihan manajemen. Hal ini dimaksudkan agar pemanfaatan kredit bisa lebih terarah dan tepat guna setelah merreka menerima dananya.

Sebelumnya Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Demokrat, Ferari Romawai meminta agar pemerintah, dalam hal ini Kementerian Koperasi dan UKM juga melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dalam penyebaran debitor KUR.(msb)