Kementerian Pertanian meminta petani mengembangkan industri pengolahan di pedesaan guna meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk mereka dalam upaya menghadapi perdagangan bebas.

Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (PPHP) Kementerian Pertanian, Zaenal Bachruddin mengatakan jika petani masih mengandalkan produk dalam bentuk mentah atau gelondongan, akan kalah bersaing dengan produk serupa negara lain yang lebih efisien dan telah melewati sentuhan teknologi.

“Oleh karena itu diperlukan sentuhan teknologi pengolahan seperti `gradding` dan `packaging` dan sebagainya,” katanya ketika berbicara dalam Temu Usaha Pengembangan Industri UKM Pertanian dengan Pola Insentif, di Jakarta, hari ini (kamis, 18/12).

Terlebih lagi, lanjutnya, menghadapi diberlakukannya perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) mulai Januari 2010, maka produk pertanian Indonesia dituntut memiliki daya saing yang lebih tinggi.

Industri perdesaan, menurut Zaenal, harus mampu menghasilkan produk yang mampu mengisi kebutuhan dalam negeri sehingga pasarnya tidak direbut oleh produk luar.

Selain itu, produk yang dihasilkan harus mampu menjadi pengganti atau substitusi produk impor. Di sisi lain, produk pertanian juga harus dikembangkan untuk mampu mengisi peluang ekspor.

Dia mengatakan tak hanya diperlukan sentuhan teknologi untuk meningkatkan daya saing produk pertanian dalam negeri di pasar internasional, tetapi produk tersebut juga harus bersertifikat baik untuk komoditas pengan segar maupun olahan.

Produk yang akan diekspor harus memenuhi persyaratan praktek budi daya yang baik (GAP), praktek penanganan yang baik (GHP) maupun praktek pemasaran yang baik (GM). “Ketentuan tersebut juga akan diberlakukan untuk produk impor yang akan masuk ke negara kita, selain itu juga dilihat dari sisi kehalalan, ” katanya.

Pemerintah juga akan memberlakukan wajib SNI (standar nasional Indonesia), Register maupun HCCP untuk produk pertanian sebelum masuk ke pasar internasional. (ans)

Sumber : web.bisnis.com