Badan usaha milik negara (BUMN) terus meningkatkan dana program kemitraan dan bina lingkungan (PKBL) yang disalurkan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Tahun ini, dana yang ditargetkan Rp 2,6 triliun atau naik 62,5 persen jika dibandingkan de

"Kami berharap dana yang disalurkan seluruh BUMN terus melonjak, sejalan dengan membaiknya kinerja perusahaan," ujar staf ahli Kementerian BUMN Bidang Pengembangan Investasi dan Kemitraan UKM Gumilang Hardja Koesoema akhir pekan lalu.

Dia menjelaskan, saat ini jumlah UMKM yang menjadi mitra binaan BUMN mencapai 650 ribu perusahaan. Besaran dana PKBL yang disalurkan rata-rata 1-2 persen dari laba bersih setiap BUMN. Sejauh ini, tingkat rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) mitra binaan relatif kecil, yakni 4 persen. "Kredit macet pada umumnya disebabkan munculnya anggapan bahwa dana PKBL adalah bantuan pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan," ungkapnya.

Wakil Ketua Kadin Indonesia Bidang UMKM dan Koperasi Sandiaga S. Uno mengatakan, seluruh stakeholder pemberdayaan UMKM harus berkoordinasi agar program pembinaan UMKM lebih terfokus. "Siapa melakukan apanya menjadi jelas. Tidak bisa seperti sekarang, kesannya keroyokan, ego sektoralnya masih tinggi," tegas calon ketua umum Kadin Indonesia tersebut.

Dengan berkoordinasi, papar dia, pemetaan pembinaan UMKM lebih terfokus dan terarah. Ke depan, satu UMKM tidak dibina banyak lembaga. "Hasil beberapa riset menunjukkan bahwa kebutuhan UMKM bukanlah dana semata, melainkan beragam. Kalau sudah diidentifikasi, kan jadi bisa fokus. Pemerintah mengerjakan apa, kami, swasta, mengerjakan apa, BUMN juga," tuturnya.

Kadin, jelas dia, segera melakukan langkah proaktif untuk mendorong koordinasi dan sinergi terbangun dengan baik.

"Uangnya sudah sangat banyak. Di beberapa departemen, ada dana untuk UMKM. BUMN punya program kemitraan, perusahaan swasta memiliki program community development, dan bank menyalurkan KUR (kredit usaha rakyat, Red)," lanjutnya.

Problem lain adalah mengoordinasikan program hingga daerah. Menurut dia, sejak otonomi daerah diberlakukan, banyak dinas koperasi dan UMKM yang disatukan dengan bidang lain. Padahal, justru di level kota dan kabupaten pembinaan UMKM harus dipertajam.

Untuk itu, lanjut dia, Kadin siap menjadi panglima ekonomi nasional. Harapannya, Kadin bisa menjadi motor penggerak terdepan bagi para pengusaha nasional di seluruh Indonesia. "Itu komitmen kami. Dengan begitu, akan banyak program yang berusaha mendorong akselerasi kapasitas pengusaha nasional agar mampu bersaing secara global," imbuhnya.

Dia berharap daya saing nasional Indonesia terus meningkat. Dari sisi produk, data Kementerian Perdagangan menyebutkan, hingga akhir 2009 ada sekitar 180 merek lokal yang sudah dikenal dunia. "Jumlahnya harus ditingkatkan sehingga kita mampu menjadi tuan di rumah sendiri dan masuk ke pasar dunia," tegas laki-laki yang juga anggota Komite Ekonomi Nasional tersebut. (ans)

Sumber : jawapos.com