Anggota Komisi VI DPR mengusulkan kepada pemerinah agar anggaran pemberdayaan terhadap pelaku koperasi dan usaha mikro, kecil menengah (KUMKM) yang bersumber dari APBN dilaksanakan secara terpadu melalui satu pintu satu institusi.

Lili Asdjudiredja, Anggota Komisi VI DPR (Fraksi Golkar) mengemukakan, pemberdayaan terhadap usaha sektor riil tersebut selalu dipermasalahkan. Itu karena anggarannya terdapat di beberapa lembaga seperti Kementerian Perdagangan, kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perindustrian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pertanian.

“Akibatnya pelaksanaan program pemberdayaan tersebut kurang efektif. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) bahkan masih terpinggirkan sampai saat ini,” ujar Lili Asdjudiredja pada rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis 12 Februari.

Lili mengusulkan agar Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) sebagai pimpinan gerakan koperasi Indonesia, diberi wewenang menjadi lembaga pemberdayaan bagi kelompok usaha sektor riil. Dengan pola tersebut dia optimistis pemberdayaan bisa lebih terpadu.

Ke depan, Dekopin disarankan menjadi penggerak pembangunan pasar-pasar di setiap daerah. Maksudnya, agar pemberdayaan UMKM bisa lebih optimal. Selama ini usulan pembangunan pasar selalu dari pengusaha besar.

Karena itu dia menilai kepemilikan pasar lebih berpihak kepada pengusaha-pengusaha di atas level UMKM. Jika pembangunan dilaksanakan koperasi, keberpihakan terhadap pedagang pasar sebagai pelaku usaha mikro dan kecil, akan terjawab.(ans)

Sumber : web.bisnis.com